web analytics

Pemkab Minsel Pastikan Penegakan Disiplin Kepada ASN Pelanggar Aturan Netralitas dalam Pilkada

Minsel, Sulutlink.com – Pasca 50an hari kerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan yang baru dibawah kepemimpinan Bupati Frangky Wongkar SH. dan Wakil Bupati Pdt. Petra Rembang MTH, geliat aktifitas pemerintah terutama dalam hal penegakan aturan bagi Aparatur Sipil Negara mulai menunjukan hasil

Hal ini terlihat pada ditindaklanjutinya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara KASN yang beberapa waktu yang lalu merekomendasikan penindakan terhadap oknum oknum dimaksud

Saat ini sedang berjalan proses persidangan di Majelis Kode Etik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terhadap dua oknum ASN yang adalah pejabat struktural eselon II

“Proses persidangan kedua pejabat eselon II itu masih berlangsung dan saat ini sudah masuk tahap pemberian sanksi. Bagaimana keputusan sidangnya, majelis sidang pasti akan melaporkannya kepada Bupati,” ungkap Wakil Bupati Pdt. Petra Rembang saat di mintai keterangan oleh crew media

Ditanya mengenai bentuk sanksi yang dikenakan, Wabup Rembang mengaku belum bisa menjawabnya sekarang, karena belum menerima rekomendasi putusan sanksi dari majelis sidang. 

Selain itu, dia juga mengaku masih akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati Franky Donny Wongkar, SH.

“Saya belum menerima dan membaca hasil keputusan sidang dari majelis sidang. Tapi yang pasti, sanksi tegas akan diberikan. Ini demi penegakkan disiplin ASN dan supaya ada efek jera,” ditambahkannya

Menurutnya, hasil persidangan akan diajukan kepada Bupati dan selanjutnya akan dibawa ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi. 

Wabup Rembang menambahkan, selain kedua pejabat eselon II tersebut, masih ada 11 ASN lagi yang dipastikan akan mengikuti sidang kode etik dengan jenis pelanggaran serupa, yakni pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 lalu.

Penanganan kasus pelanggaran netralitas 11 ASN itu, juga sudah dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pada saat konsultasi, pihak KASN menyatakan bahwa tidak ada batas waktu untuk diproses. Artinya, perkara tersebut kapanpun dapat diproses dan disidangkan,” jelas Wabup Rembang.

Dia menjamin, Pemkab Minsel akan menangani dengan serius kasus pelanggaran netralitas 11 ASN tersebut.

Apalagi, kasus ini melibatkan pejabat eselon II dan III dan sempat ditangani oleh Bawaslu Minsel.

“Bila tidak diberi sanksi tegas, kejadian serupa bisa terulang lagi di masa mendatang,” demikian Wabup mengakhiri keterangannya

Kedua pejabat eselon II itu dijerat kasus netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu.

Kedua pejabat dimaksud masing-masing Sekretaris DPRD Minsel, Joins E. Langkun, SH, MSi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Drs. Corneles Mononimbar, MM.

Jenis pelanggaran yang dilakukan keduanya pun terhitung berat. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pemecatan dari jabatan atau paling rendah penurunan pangkat.

Dari informasi, Sekretaris DPRD Minsel Joins E. Langkun, SH, MSi yang disangkakan melakukan pelanggaran paling berat. 

Langkun diduga telah melakukan ajakan sekaligus menyatakan diri mendukung salah satu pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulawesi Utara.

Dari hasil konsultasi dengan KASN, ancaman hukuman yang diberikan kepada Langkun paling berat berupa pemecatan sebagai ASN. 

Sedangkan sanksi ringan berupa penurunan pangkat dan dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Minsel.

Sementara Kepala Disdukcapil, Drs. Corneles Mononimbar, MM, dijerat ancaman hukuman yang masih ringan dibandingkan Langkun. Selain juga perlu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pada Pilkada 2020 yang lalu pihak Bawaslu Minsel juga pernah melaporkan ke KASN mengenai kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan 11 ASN di jajaran Pemkab Minsel.

Tahapan persidangan saat ini sudah masuk tahap putusan pemberian sanksi.

Sidang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Denny Kaawoan, SE, MSi selaku Ketua Majelis Sidang, dibantu anggota Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Drs. Roy F Tiwa.

About Redaksi 2

Check Also

PERKUAT HUBUNGAN BILATERAL AUSINDO, AHY TEMUI PEMIMPIN POLITIK DAN PEMERINTAHAN AUSTRALIA

November 29.2022 admin: karel Supit CANBERRA – Sulutlink.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti …