Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Pemprov, Sulutlink.com – Bertempat di ruang WOC kantor Gunernur Sulut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar workshop peningkatan kapasitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (9/9/2019).
Kegiatan dibuka Sekdaprov Edwin Silangen dan dihadiri Koordinator Wilayah IX KPK Budi Waluya dan para pejabat struktural serta APIP, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Sulut.
“Pemprov menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas terselenggaranya kegiatan workshop ini di Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Silangen
Dalam rangkaian sambutannya, Silangen menjelaskan bahwa APIP sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi Perangkat Daerah, juga sebagai salah satu aktor dalam penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu sebagai lembaga pengawasan dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.
“APIP sangatlah kontributif dalam mendukung reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih,” tutur Silangen
Silangen mengemukakan, workshop ini dapat meningkatkan kemampuan APIP di provinsi dan seluruh kabupaten/kota Se-Sulut, serta senantiasa kompeten, memiliki independensi dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, atau profesional dan mandiri dalam mengambil sikap.
Lanjut Silangen, menghimbau jajaran pemerintah kabupaten/kota sambil mengingatkan juga soal ketentuan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sedikitnya satu persen dari APBD untuk APIP. karena anggaran itu menurut Silangen, memperkuat peran pengawasan dalam meningkatkan kompetensi APIP.
“Kita akan lakukan evaluasi kabupaten/kota yang belum memenuhi anggaran 1 persen untuk APIP. Kendati hal ini sebelumnya sudah pernah disampaikan,”
Koordinator Wilayah IX KPK Budi Waluya pada kesempatan itu mengatakan, perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP untuk menjamin terlaksananya fungsi pengendalian intern yang efektif dan efisien
“APIP tentu berperan dalam proses penilaian secara independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelolah organisasi,” pungkas, Budi (*)
redaksi2Supit September 9 2019
