web analytics

Pemprov Sulut Menggelar Kegiatan Sosialisasi Empat (4) Pilar Kebangsaan dan Revolusi Mental

Sulutlink.com – Manado, Dalam rangka peningkatan pemahaman tentang empat (4) Pilar Kebangsaan, serta guna membentuk karakter kepribadian bangsa yang kuat, mandiri dan tangguh di Sulawesi Utara (Sulut), maka Pemerintah Provinsi menggelar Sosialisasi Empat (4) Pilar Kebangsaan dan Revolusi Mental, bertempat di Graha Gubernuran Bumber Manado, kamis (12/01/2017) .

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, dalam sambutannya Olly meminta para ASN lingkup Pemprov Sulut menyampaikan apa yang diperoleh dalam kegiatan ini untuk diteruskan pada masyarakat.

Tokoh pembicara dalam acara ini menampilkan DR.  Drs. H. AHMAD BASARAH, M.H, beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI  Periode 2014 – 2019 dan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019.

IMG_6899
Kegiatan Sosialisasi Empat (4) Pilar Kebangsaan dan Revolusi Mental Graha Gubernuran Bumber Manado, Kamis (12/01/2017)

Ahmad Basarah dalam penelitian disertasinya, menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945 sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di MK dan hasil penelitiannya menemukan dasar pijakan argumentasinya yang kokoh soal keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sesuai Keppres Nomor 24 tahun 2016.

Ahmad Basarah dalam sosialisasi ini mengatakan Pancasila sebagai ideologi dibentuk atas dasar kesepakatan para pendiri bangsa. “Kesepakatan itu tercapai karena Pancasila diyakini dapat pengantar Indonesia untuk mencapai kemakmuran, adil, dan sejahtera, “ ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, MPR yang sekarang satu-satunya lembaga negara yang mendapat amanah mensosialisasikan Empat Pilar tidak ingin menafsirkan Pancasila.  Tapi, “Kita kembalikan kepada sejarah terbentuknya Pancasila,” katanya.

Pancasila adalah dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendorong semangat tidak ingin membentuk negara federal atau bentuk lainnya, sementara Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan negara.

“Jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa saja berubah, begitupun sekretaris daerah karena telah diatur oleh undang- undang cukup 2 periode, namun empat pilar kebangsaan bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar atau diubah,”  tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen serta para pejabat eselon II,III dan IV lingkup Pemprov Sulut .

 

(sumber. hms/prov/sulut)

About Redaksi 2

Check Also

Andrei Angouw Walikota Manado Genjot Vaksinasi Dosis Ke-2

Sulutlink – Wali Kota Andrei Angouw mengatakan, percepatan vaksinasi Covid-19 harus terus digalakkan apalagi Kota …