web analytics

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Tomohon

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik merupakan prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, yang membutuhkan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur  dan memiliki legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan yang bertujuan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyusun LAKIP dengan baik dan benar sesuai pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar LAKIP Pemerintah Kota Tomohon dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja yang mendorong terwujudnya good governance dan memberikan pengetahuan kepada SKPD mengenai hasil pemetaan indikator beban kerja perangkat daerah seperti yang disampaikan Kabag Organisasi Ir Themry S H Lasut MAP dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.
IMG_9110Selanjutnya Asisten Administrasi Umum Ir H V Lolowang MSc yang membuka kegiatan ini,mengatakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja. Laporan akuntabilitas ini juga digunakan untuk bahan evaluasi daerah sejauh mana pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Penyempurnaaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam kesempatan ini pula beliau menginformasikan pemetaan indicator beban kerja perangkat daerah berdasarkan finalisasi harmonisasi revisi PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dimana dalam peraturan ini menetapkan perangkat daerah dalam tiga tipe yaitu tipe A, B dan C. Penetapan tipe ini didasarkan pada perhitungan nilai variable beban kerja yang terdiri dari variable umum dan variable teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dengan bobot sebesar 20 % dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan 80 %. Dalam kedua variabel ini ditetapkan lima kelas interval dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000. Perpu ini memberi arah dan pedoman yang jelas kepada
daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Pemateri dalam kegiatan ini menampilkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yakni Agus Catur Hartanto selaku coordinator bersama Hengky Mapaly, Yohanes Tukijan, Marta Ester Rimper dan Icho Pradana yang menyampaikan materi Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah serta materi Permen PAN 53 thun 214 dan dikuti oleh peserta yang berasal dari utusan setiap SKPD yang ada di Jajaran pemerintah Kota Tomohon yang berjumlah 150 orang dan dilaksanakan selama dua hari yakni 21-22 Maret 2016 bertempat di Aula Lantai III Kantor Walikota Tomohon.

About Echel

Check Also

Presiden Jokowi Serahkan Bonus bagi Atlet Paralimpiade 2020

Sulutlink – Kontingen Paralimpiade Indonesia yang meraih prestasi di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 telah diterima …