
Sulutlink.com – Jakarta, Dua hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017) sore.
Di akhir pertemuan, dalam keterangan persnya Presiden Jokowi mengimbau seluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ragu. Presiden menjamin keamanan Jakarta selama berlangsungnya pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini.
“Hak (memilih) itu dijamin konstitusi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,” kata Presiden.
Presiden meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan kondisi Ibu Kota selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.
Menurut Presiden, dirinya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI, Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.
“Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun,” tegas Presiden.
Mengenai hasil Pilgub DKI Jakarta, Presiden Jokowi meyakini pemimpin yang nantinya terpilih merupakan pilihan terbaik bagi warga Jakarta.
“Saya yakin insya Allah nanti proses demokrasi yang ada di DKI ini akan berjalan dengan lancar, bersih, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat, pilihan warga DKI Jakarta, dan itu adalah yang terbaik untuk Jakarta,” pungkasnya.
Dikutip dari siaran Metronews, Presiden Jokowi juga meminta para Ulama untuk mengamankan dan mendukung terlaksananya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini, dengan baik dan aman.
Dikesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pada saat hari pencoblosan tidak dijinkan atau melarang pengerahan massa untu mengunjungi Tempat Pemilihan Suara (TPS).
“ Tidak diijinkan dilakukan pengerahan massa untuk mengunjungi TPS-TPS, ini adalah suatu bentuk intervensi nantinya. Pilkada ini itu bersifat Luber (langsung, umum bebas rahasia), jadi tidak diperbolehkan melakukan berintervensi kepada para pemilih,” tegasnya saat siaran pers di Istana Negara.
Tito juga menambahkan, dirinya telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda se- Jawa dan Sumatera agar selalu memonitor pengerahan massa dari wilayah-wilayah tersebut untuk masuk ke DKI Jakarta. Jika hal itu terjadi agar segera dilakukan tindakan tegas, pesan Kapolri. (red./ bsb)