Rakor BP2MI dengan Pemkot Manado, Hendra Makalalag: Genjot Penempatan CPMI Terampil dan Profesional

On June 6 2021

HENDRA MAKALALAG KEPALA UPT BP2MI MANADO

Manado, sulutlink.com – UPT BP2MI Manado dan Pemerintah Kota Manado menggelar  rapat koordinasi pembahasan MoU, sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Walikota Kota Manado, pada Jumat  (4/6) yang lalu.

Dikatakan Hendra Makalalag, UPT BP2MI Manado dengan Pemerintah Kota Manado bahwa melalui  rapat koordinasi ini telah membahas berbagai hal terkait kerjasama yang akan dilakukan antara pemerintah Kota Manado dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” jelasnya

Lanjut Makalalag, dalam rapat yang dilaksanakan di kantor UPT BP2MI Manado ini, juga kami menjelaskan perihal rencana strategis dari UPT BP2MI Manado guna menggenjot penempatan CPMI terampil dan profesional pada beberapa jabatan yang ada di luar negeri, khususnya di negeri Sakura, Jepang.

“Saat ini Jepang sedang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 345.150 orang di 14 sektor pekerjaan,  karena negara mereka sedang mengalami kekurangan pekerja dan usia yang menua. Gaji yang ditawarkan pun sangat besar,  mulai dari Rp. 20 jutaan per bulannya. Namun sayangnya, sektor pekerjaan yang bisa diisi oleh pekerja asal Indonesia saat ini hanya di 4 sektor antara lain perawat lansia, sektor pertanian, industri pelayanan makanan, dan industri pengepakkan makanan dan minuman sebab  ke-4 bidang ini yang sudah ada tesnya di Indonesia” papar Hendra.

Hendra,  juga menyebutkan bahwa kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga akan dapat diduduki oleh pekerja asal Indonesia “Kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga pasti dapat diisi oleh PMI, kami tinggal menunggu tesnya dibuka” ungkap Hendra.

Lebih lanjut Hendra mengemukakan bahwa persyaratan untuk bekerja di Jepang sebenarnya cukup mudah, calon pekerja hanya cukup memenuhi beberapa persyaratan yaitu minimal berusia 18 tahun, memiliki ijazah SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan lulus dalam ujian sertifikat kemampuan sesuai sektor yang dilamar. Nah, untuk pelatihan bahasa dan kemampuan, sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017, harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Untuk itulah ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan apa yang sudah di amanatkan oleh UU ” tandas Hendra. 

DISKUSI HENDRA MAKALALAG DENGAN PERWAKILAN PEMKOT MANADO

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri yang mewakili dari pemerintah kota Manado ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai merespon dan perhatian pada isu pekerja migran bahwa untuk bekerja ke luar negeri merupakan salah satu alternatif terbaik untuk membantu pemerintah daerah guna meminimalisasi pengangguran sebagai perwujudan  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya,” tutur Hendra

“UPT BP2MI kota Manado, turut menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama dari pemerintah kota Manado untuk membahas mengenai nota kesepakatan yang akan ditandatangani antara BP2MI dan Pemkot Manado, utamanya untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meminimalisasi jumlah pengangguran serta mendorong penempatan PMI profesional ke luar negeri khususnya ke Jepang” ungkap Hendra.

“Ini adalah bentuk kerjasama yang baik melalui lintas kelembagaan untuk melaksanakan amanah UU No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” pungkas Hendra. **/ edit adm.2.sl.kst.

You must be logged in to post a comment Login