web analytics

Rapat Paripurna Ranperda 2018 DPRD Minut Berjalan Dengan Alot

Minut – Sulutlink.com.DPRD Kabupaten Minahasa Utara menggelar Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Minut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minut Rabu malam (08/11/2017).berjalan dengan panas penuh intrupsi.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Berty Kapojos didampinggi Wakil Ketua Sintya Rumempe dan Denny Wowiling,selanjutnya pemaparan Pertama Fraksi PDIP yang dibawakan oleh Altje Polii,Fraksi Gerindra Nona Rimporok,Fraksi Golkar Ellyas Tooy,Fraksi Demokrad oleh Stevano Pangkerego dan Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia dibacakan oleh Denny Sompie dan semua fraksi menerima dan hanya Fraksi Partai Golkar yang tidak menerima penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati

Membuat Bupati Vonny Panambunan naik darah “saya sebelum datang di Paripurna dikatakan semua Fraksi sudah menerima ternyata tidak,saya merasa ditipu” ungkap Bupati VAP.

Pernyataan Bupati Vap langsung di intrupsi oleh Anggota Fraksi PDIP,Lucky Kiolol mempertanyakan apa maksud dari Ibu Bupati tentang saya di tipu,kami minta untuk di klarifikasi “Kata Kiolol kami menjalankan tugas sebagai DPRD ini di sumpah.

Bupati Vap mengatakan bahwa saya ditipu bukan untuk Fraksi PDIP malahan untuk Fraksi Golkar sementara soal usulan pembentukan pansus aset, Bupati menyambut positif. “Supaya jelas dan tak ada ada yang saling merugikan,” ungkapnya

Sementara itu Fraksi Golkar Minut menolak penyampaian nota keuangan yang disampaikan Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) untuk dibahas di tahap selanjutnya. Penolakan tersebut disampaikan ketua fraksi Elia Tooy dalam pemandangan umum fraksi. Sebelumnya Tooy memaparkan sejumlah catatan dari fraksi. Antara lain kadis PU Jossy Kawengian perlu dievaluasi karena banyak jalan di Minut berlubang dan rusak parah,

Jumlah THL harus dirasionalisasi sesuai petunjuk BPK,optimalisasi peran baperjakat, kenaikan gaji kumtua se-Minut dengan alasan beban dan tanggungjawab makin meningkat karena mengelola dana desa, peningkatan TKD guru dan paramedis yang bertugas di pulau-pula terluar karena banyak guru dan paramedis enggan bertugas di sana,“Berdasarkan catatan ini, FPG belum dapat menerima untuk dibahas ke tahap selanjutnya,”ungkap Tooy Ketua Fraksi PG

Sementara itu, bupati menjelaskan soal THL, akan tetap mempertahankan THL karena siapa yang akan memberi makan, kalau mereka diberhantikan.

“Jumlah THL sebanyak 2109 orang kalau kita kurangi 1000 yang sisanya kita berhentikan. Kalau mereka akan diberhentikan siapa yang akan memberi mereka makan,”jawab Bupati.

Sedangkan Soal rusun, bupati merasa heran kalau tidak setuju harus dari awal bukan sudah sampai pembahasan menolak dan dipermasalahkan seperti permaianan.

“Seharusnya kalau tak setuju dari pertama-tama dulu. Jangan baru sekarang. Torang ini bukan main cengek-cengek atau main kanikir,” tutur Panambunan.

Ditemui usai paripurna, Wowiling mengatakan apa yang pihaknya lakukan adalah membela dan memperjuangkan masyarakat.

“Kami minta pemerintah menaikkan tunjangan Hukum tua karena beban dan tanggungjawab tinggi, bekerja 1×24 jam. Belum lagi harus kelola dana desa. Kami juga minta tunjangan guru di pesisir dan kapulauan dinaikkan karena beban pekerjaannya tinggi. Hanya Golkar satu-satunya yang menperjuangkan nasib para kumtua dan guru di Minut,” tutur Wowiling.

Menanggapi sikap F-PG, Bupati menegaskan dirinya juga memiliki kepedulian terhadap guru dan tenaga kesehatan. “Kesejahteraan mereka juga jadi prioritas bagi saya,”.

Akhirnya dengan penuh pertimbangan Fraksi Partai Golkar menerima Nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Vonny untuk di bahas ketahap selanjutnya.(HanTam)

About Redaksi

Check Also

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut Turun Reses I Tahun 2022, Jemput Aspirasi Masyarakat

  Manado, Sulutlink.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr …