web analytics

RDP Komisi I dengan BKD Sulut, Salindeho – Mongilong: Minta Kejelasan Status THL dialihkan Menjadi P3K

adm2.deprov.bkd.Jan.14.2021

RDP KOMISI I DPRD DAN BKD SULUT

Manado – (sulutlink.com), Ada wacana pemerintah berupaya Status Guru Tenaga Harian Lepas (THL) akan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Upaya pemerintah masih butuh kajian yang saksama sehubungan pemahaman tentang P3K belum ada kejelasan, sebagaimana
dua personil komisi I Winsulangi Salindeho dan Muslimah Mongilong meminta keterangan terkait kejelasan status guru THL yang akan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari kepala BKD Sulut, Femmy Suluh, pada RDP Senin (11/1/2021) yang lalu.

“Pertama, Bagaimana terkait tenaga guru yang akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Kedua, Bagaimana pihak BKD menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Kementrian Pendidikan dimana guru diangkat menjadi P3K, karena saat ini banyak honor yang tidak memiliki SK,” ungkap Salindeho.

Mantan Bupati Kabupaten Sangihe ini juga meminta kejelasan soal mekanisme penempatan tenaga guru dan kesehatan di kepulauan. Karena menurutnya kondisi saat ini daerah kepulauan sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan, jika pun banyak yang sudah dijadikan sebagai kepala desa dan sebagainya.

Selain itu Salindeho meminta BKD masih banyak pendidikan lain dapat dijadikan peluang mendapat  kesempatan yang sama bagi putra-putri daerah Kepulauan diakomodir menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

“Terkait penerimaan siswa IPDN, kiranya BKD bisa memperhatikan daerah kepulauan, jangan samakan standar pengetahuan antar Manado dan Kepulauan. Kiranya mereka yang ikut IPDN dari kepulauan atau kabupaten lainnya diperhatikan,” imbuh Salindeho

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut dari dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR), Muslimah Mongilong mempertanyakan nasib sejumlah THL guru yang dirumahkan termasuk soal wacana menjadi pegawai P3K.

Muslimah meminta penerimaan tenaga honor guru  jangan hanya yang memiliki ijazah SMA/SMK, namun juga lulusan sarjana agar mereka bisa langsung menjadi tenaga pengajar.

” Ini yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saya juga berharap pihak BKD memperhatikan penerimaan IPDN dari kabupaten bisa di sediakan kuota dua orang, agar ketika mereka lulus nanti bisa kembali dan membangun daerah,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut,  Kepala BKD Sulut Femmy Suluh menekankan persoalan P3K saat ini sudah menjadi isu aktual, dan ramai di media. Suluh, mengaku selaku Kepala BKD juga aktif mengikuti pengarahan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada live streaming terutama rencana perekrutan P3K.

“Porsi terbesar ada pada jabatan guru di tahun 2021 ini, filosofinya bahwa selama ini tidak terjadi pemerataan guru di provinsi maupun kabupaten/kota karena banyak guru yang diangkat, ketika bertugas beberapa tahun kemudian minta dipindahkan. Agar dengan adanya P3K diharapkan mereka yang berada di daerah itu, bisa mengabdi,” beber Suluh didampingi Sekretaris BKD Andra Mawuntu.

Disis lain Suluh mengakui kondisi saat ini tenaga guru dan kesehatan sangat kurang, untuk solusinya pihak BKD telah mengusulkan kuota penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) 2021.

“Khusus P3K, kami masih menunggu petunjuk teknis (Juknis), nanti ketika sudah mendapatkan informasi pasti diikuti dengan persyaratannya, dan untuk dipahami perbedaan PNS dan P3K hanya diumur saja, Jika PNS umur maksimal 35 tahun, jika P3K batasnya setahun sebelum masuk masa pensiun masih bisa, misalnya 56 sampai 57 tahun masih bisa karena kontrak masih bisa untuk setahun, ” pungkasnya. (Rel)

About DeProS Red

Check Also

Kasus LKD di UNSRAT, Kasie Pidum Ryan Untu Hadirkan Lima Saksi

Manado, Sulutlink.com – Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik, yang menyeret terdakwa DR MLMP alias …