Realisasi Wujud Nyata Mandat UU No. 18/2017, BP2MI Tanda Tangan Nota Kesepahaman dan PKS dengan Empat Daerah di Sulut

On June 6 2021

Manado, sulutlink.com – Dilansir melalui BP2MI, kembali menghadirkan kinerja nyata terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara, yang telah dilaksanakan di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta, Selasa (25/5/2021)yang lalu.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini, salah satu dari perwujudan mandat UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Merujuk pada aktivitas sosialisasi UU No.18/2017 yang telah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia.

“Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangkitkan gairah baru untuk Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan calon PMI di masing-masing wilayah. Hal ini juga dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain,” ujar Benny.

Benny mengatakan, pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak lepas dari inisiasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Utara,” tuturnya

Tidak sedikit warga Sulawesi Utara yang kini menjadi PMI di berbagai negara-negara penempatan di seluruh dunia, contohnya di Amerika Serikat, dengan mayoritas penempatan pekerjaan di sektor formal dan pendapatan yang tinggi, ungkap Benny

Di tengah situasi pandemi Covid-19, sambung Benny, penempatan PMI dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang. Ini merupakan kontribusi BP2MI bersama dengan Pemerintah Daerah untuk diimplementasikan, salah satunya adalah dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

“Penandatanganan ini menjaminkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab langsung kepada warganya terkait perlindungan PMI sebelum, selama, dan sesudah penempatan,” tandas Benny

Hal ini juga memastikan bahwa PMI mendapatkan pelayanan sebagai warga VVIP (Very Very Important Person) sebagai pahlawan devisa,” pungkas Benny.

Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BP2MI atas inisisasi terhadap kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini.

Kegiatan ini tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Minahasa dan menjadi jaminan keamanan dan sosial bagi para PMI.

“Terima kasih atas upaya dan inisasi untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hari ini. Saya percaya bahwa kegiatan hari ini akan sangat bermanfaat bagi PMI, keluarga, dan seluruh Indonesia,” puji, Royke.

Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Tomohon. Perjanjian Kerja Sama ini menelurkan kesepakatan untuk pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk calon PMI tahun 2022.

Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, juga mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari seluruh warga Kota Bitung untuk inisiasi dan visi dari Kepala BP2MI yang luar biasa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, juga menyampaikan pujian kepada BP2MI atas kepedulian dan perhatian, khususnya kepada warga Minahasa Utara, terkait pelatihan dan pelindungan kepada PMI agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Hadir langsung dalam penandatanganan tersebut yaitu Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring; Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey; Inspektur Kabupaten Minahasa, Alva Montong; Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon, Johny Runtuwene; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing; Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu; Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan; sekaligus seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, dan para koordinator di lingkungan BP2MI. **/ (Humas BP2MI/CLN/BJG)

You must be logged in to post a comment Login