web analytics

Regulasi Transportasi Online Dibebaskan Tiga Bulan Ke Depan

ilustrasi (Foto. Sindonews)

Sulutlink.comJakarta, Pemerintah pusat menunda pemberlakuan regulasi kepada penyedia aplikasi transportasi online, regulasi itu sedianya berlaku mulai 1 April nanti, alias setahun sejak diundangkan. Namun pemerintah menundanya hingga 1 Juli 2017 mendatang.

Hal ini dimasudkan para penyedia transportasi online untuk beradaptasi menjalankan revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Kami beri waktu paling lama tiga bulan dimulai dari 1 April 2017,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (24/3/2017), seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Dengan perpanjangan ini, penyedia transportasi online masih bisa bebas menetapkan tarifnya sendiri hingga tiga bulan.

Budi mengatakan, pemerintah tetap menginginkan transportasi online ini dapat tumbuh di Indonesia. Tapi, pemerintah juga harus membuat payung hukum guna menciptakan kesetaraan dengan angkutan yang sudah ada.

Selama rentang waktu itu, mereka juga akan mendiskusikan tiga poin yang menjadi keberatan perusahaan penyedia jasa taksi online.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, ada 11 poin penting dalam revisi aturan itu.

Antara lain soal jenis angkutan, kapasitas mesin, tanda nomor kendaraan, pajak, pool, bengkel, uji KIR, jumlah armada, tarif, akses ke dashboard, hingga sanksi.

Ketiga poin tersebut adalah balik nama STNK kendaraan milik mitra pengemudi menjadi milik koperasi atau perusahaan. Lalu, penetapan tarif atas dan tarif bawah, serta pembatasan kuota kendaraan yang boleh beroperasi.

Dalam pernyataan bersama, Grab, Go-Jek, dan Uber menyatakan, jumlah kendaraan tak perlu dibatasi. “Karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yang tidak kompetitif,” tulis mereka seperti dikutip dinukil dari Kompas.com.

Mereka menilai pembatasan kendaraan hal tersebut tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis teknologi.

Soal batas tarif, mereka menilai teknologi sudah cukup memberi perhitungan harga yang akurat. Jika tarif ditetapkan, mereka khawatir justru akan membuat masyarakat sulit memperoleh transportasi dengan harga terjangkau.

Soal kewajiban balik nama STNK, menurut pertimbangan mereka, jika kendaraan harus atas nama perusahaan, maka bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Menurut Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, operasional taksi online jadi terkendala karena tiga poin tersebut.

“Revisi Ini bisa berpotensi menjadi kendala bagi layanan transportasi yang aman dan nyaman. Revisi harusnya mengedepankan inovasi,” ujarnya.

Tapi soal tarif, pemerintah punya pertimbangan melindungi konsumen. Pudji Hartanto menyatakan, konsumen harus dilindungi saat jam sibuk.

“Jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya,” ujarnya.

Begitu pula saat jam-jam sepi, pemerintah ingin hadir untuk melindungi pengemudi. “Jangan sampai banting harga yang pada akhirnya korbannya adalah pengemudi,” kata Pudji. (bsb)

 

About Redaksi 2

Check Also

Forum Pimpinan DPRD Se Sulut, FAS: Dipercayakan Sebagai Pimpinan Perlu Terus Mengupgrade Pola Pikir

  Manado, Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali digelar. …