Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
MASA RESES II TAHUN 2020, RICHARD SUALANG PERJUANGKAN ASPIRASI BURUH PELABUHAN
Sulutlink – Masa Reses II Tahun 2020 Anggota DPRD Sulut, Richard Sualang tatap muka langsung dengan para buruh bagasi di komplek pelabuhan Angkutan Sungai, Darat, dan Penyeberangan Laut (ASDP) Kota Manado, Rabu (9/9/2020).
Pantauan Sulutlink, tampak terlihat akrab bersahabat bersama para buruh, Richard Sualang siap menerima aspirasi yang akan disampaikan di kesempatan yang terbuka dan transparan ini dimana para buruh menyampaikan unek-unek seputar yang diinginkan para buruh.
Selama berlangsungnya kegiatan masa reses, tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 pakai masker dan jaga jarak.
Berikut beberapa hal penting yang disampaikan diantaranya terkait Kartu BPJS Ketenagakerjaan, tata kelola lapangan pekerjaan, dan pembentukan serikat buruh pelabuhan Kota Manado.
“Kita harus fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan para pekerja buruh. Mudah-mudahan ini bisa segera dibantu. Nanti kita akan sampaikan ke pihak BPJS, supaya para buruh bagasi bisa segera memperoleh kartu BPJS Ketenagakerjaan,” janji Sualang.
“Masih terkait unek-unek, dimana mereka juga mengeluhkan dan mempertanyakan ketersediaan lapangan pekerjaan, Sualang menekankan pentingnya upaya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pihak Pelindo selaku pengelolah supaya Pelindo tidak hanya mengelolah lahan disini, tapi para buruh bagasi juga berhak mendapat perhatian soal tata kelola layanan bagasi agar tercipta suasana tertib,” imbau Sualang.
Dari sisi kontribusi, pembentukan serikat buruh pelabuhan juga bisa jadi salah satu solusi alternatif untuk menjamin kesejahteraan mereka.
“Saat ada organisasinya, tentu bisa melindungi dan mengayomi para kawan-kawan buruh bagasi,” tandas Sualang.
Semua aspirasi yang disampaikan melalui reses ini, akan langsung ditindaklanjuti dan dikawal sampai membuahkan titik temu. Yang pasti bersama anggota Komisi IV DPRD Sulut
“Pasti akan segera kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi melalui SKPD terkait. Hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan fraksi dari pemerintah, dan akan segera dengan secepatnya menyampaikannya kepada pemerintah provinsi melalui SKPD terkait,” (KST)
