web analytics

Sekda JRK Hadiri Kegiatan Penguatan Kelembagaan RANHAM di Kabupaten Minahasa

Sekdakab Minahasa JRK membuka kegiatan

Minahasa,Sulutlink.com- Sekdakab Minahasa Jeffry Robby Korengkeng, SH,MSi (JRK) menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Minahasa, Kamis (27/6/2019) yang dilaksanakan diruang sidang Kantor Bupati.

Sekdakab Minahasa JRK saat membawakan sambutan Bupati mengatakan, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia dan bersifat universal serta langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan.

Menurutnya, artinya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tetapi juga perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah dan diperlukan partisipasi dari masyarakat.

Ditambahkannya, ini sejalan dengan Visi Minahasa yakni, terwujudnya Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera serta Pemkab Minahasa senantiasa berupaya untuk mewujudkan Minahasa peduli HAM.

“Untuk itu Pemkab Minahasa memiliki komitmen terhadap pemenuhan 10 hak dasar manusia yang menjadi hak individu bagi setiap masyarakat, melalui pelaksanaan program kegiatan yang dikaitkan dengan 4 bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan,”ucap Sekda.

Ditegaskannya, pemahaman tentang HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada HAM.

Ditambahkannya, RANHAM 2015-2019 generasi IV telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden No 75 tahun 2015 pada 22 Juni 2015 dan ini merupakan lanjutan dari RANHAM generasi I (1998-2003), Generasi II (2004-2009), dan generasi III (2010-2014).

Dijelaskannya, dokumen RANHAM 2015-2019 bertujuan mendorong politik HAM negara, untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia serta mendorong para penyelenggara kekuasaan negara agar dalam menjalankan tugas, mereka dapat mengabdi pada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta membangun kerja sama dengan sinergistik antar lembaga pemerintah dengan civil society dalam upaya pamajuan HAM.

“Harapannya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam implementasi RANHAM dibandingkan dengan yang terdahulu dan tidak akan mempengaruhi kecepatan pencapaian dan kualitas output /outcome,”ucap Sekda JRK.

Dia juga menuturkan, selain melibatkan Pemda, Pepres juga memberi peluang bagi keterlibatan dan peran serta masyarakat, sejak tahap penyusunan pelaksanan pamantauan dan evaluasi serta kedepannya berbagai perumusan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD agar dapat melibatkan peran serta aktif masyarakat.

“Untuk itu saya berharap, jajaran Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Minahasa harus memiliki komitmen kuat untuk mengadopsi dokumen RANHAM periode 2015-2019 ini ke dalam rencana kerja dan rencana strategisnya masing-masing dan di implementasikan dalam layanan masyarakat,”tegas Sekda JRK.

Kegiatan ini dihadiri Sekdakab Minahasa Jeffry Robby Korengkeng, SH,MSi, Kepala Bidang HAM Kanwil Hukum dan HAM Sulut Reba Paputungan SIP,MSi, Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kepala Bagian Hukum Setdakab Minahasa Willem Nainggolan SH,MM, Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Marshall Sumampouw SH MSi (mederator) serta para peserta dari utusan Dinas/Badan/Kantor dan masyarakat.

(JoTam)

About Redaksi 2

Check Also

Tiga Tersangka Pencurian Hewan Ternak Sapi Tidak Berkutik Ketika Di Ringkus Tim Buser Polres Mitra

Mitra – sulutlink.com Tiga pelaku pencurian sapi tersebut sangat membuat resah masyarakat, tindak pidana pencurian …