Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Minahasa-Sulutlink.Com-Menindaklanjuti Rapat Forkopimda pada hari Senin yang lalu terkait masalah Rombe, Pemerintah Kabupaten Minahasa dibawah kepemimpinan ROR-RD langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda, Kamis (18/06).
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Minahasa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Minahasa Denny Mangala, dan dihadiri oleh Kapolres Minahasa, Dandim Minahasa, Camat, Kuntua dan Lurah terkait, serta perwakilan tokoh masyarakat di 4 Desa dan Kelurahan terkait berlangsung di Aula Polres Minahasa.
Dalam pengantarnya Bupati Minahasa DR. IR. Royke O. Roring, MSI melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra menyampaikan bahwa masalah tanah di seputaran makawembeng sangat serius menjadi perhatian Pemkab Minahasa, “sudah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk mensosialisikan masalah tersebut, terakhir pada hari Kamis minggu kemarin dan sudan ada kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh semua pihak Namun karena terjadi permasalahan hari minggu yang menewaskan 1 orang warga,” ungkap Mangala.
Kali ini Pemkab harus turun tangan kembali dengan menggelar rapat bersama Forkopimda untuk menseriusi masalah Rombe.
Setelah mendengar harapan dan keinginan perwakilan masyarakat serta arahan dari Kapolres dan Dandim Minahasa, maka telah diputuskan beberapa point penting yang menjadi kesepakatan bersama dalam Rapat tersebut.
Kesepakatan pertama, Pemkab dan TNI, Polri akan segera membentuk Tim bersama pemangku kepentingan serta perwakilan tokoh masyarakat untuk mencari solusi penyelesaian masalah tanah tersebut, dimana target waktu penyelesaian selama 45 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Kesepakatan kedua, Selama masa penyelesaian tanah oleh Tim terpadu tersebut, lokasi perkebunan seputaran makawembeng, rombe dan yang terkait dgn masalah ditetapkan Status Quo dan tidak diijinkan siapapun untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut.
Selanjutnya Untuk mengawasi agar tidak ada aktifitas di lokasi tersebut, maka akan dibentuk Tim Pengawasan dibawah Koordinasi Kodim dan Polres Minahasa, Jika ada aparat baik TNI maupun Polri yang terlibat dalam permasalahan tanah tersebut akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, Semua pihak akan menahan diri dan akan mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masyarakat.
Permasalahan yang terjadi hari minggu adalah murni tindakan kriminal dan para pelaku akan diproses hukum serta tidak ada kaitan dengan masalah agama.
Selesai rapat para perwakilan tokoh masyarakat dari Desa dan Kelurahan terkait berbaur dalam silaturahmi yang sejuk dan bahkan saling memahami kondisi yang terjadi.
“Bupati Minahasa sangat berharap agar suasana aman dan damai dalam balutan Torang samua Basudara, Torang Samua Ciptaan Tuhan dengan kearifan lokal yaitu maleos leosan, ma linga lingaan wo masawang sawangan betul betul akan teraktualisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.” Ujar Mangala…. (Prokla)
