web analytics

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Manado dan Boltim di MK: kata Mewoh, Kawal hingga Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Manado, (sulutlink.com) – Dari
Jakarta  dikabarkan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sedang menindak lanjuti terkait  tanggung jawabnya dalam rangka mengawal jalannya sidang sengketa atas hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi dengan Termohon KPU Kota Manado dan  KPU Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim).

Dilansir melalui rilis Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon  dikatakan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Tim Fasilitasi PHP KPU Sulut mengawal langsung mulai dari persiapan sidang hingga pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Jumat ( 29/1/ 2021) yang lalu.

Dengan memperhatikan kondisi masih  pandemi Covid-19, MK kata Tinangon, dalam sidang diberlakukan pembatasan peserta dimana sidang yang bisa hadir langsung atau di luar jaringan (luring) di Gedung Konstitusi MK, yakni Pihak termohon hanya diwakili 1 orang kuasa hukum dan 1 orang komisioner, sedangkan Ketua Ardiles, Yessy Momongan,  Lanny Ointu dan Tinangon mengikuti sidang secara daring dari homebase KPU RI di Hotel Grand Mercure.

Selain mengikuti dan menganalisa perkembangan sidang, keseriusan mengawal sengketa pilkada Boltim dan Manado ditunjukan dengan digelarnya koordinasi dan konsolidasi dengan fasilitasi KPU Sulut.

Dua kali rakor dilaksanakan yakni sebelum sidang dan sesudah sidang. Rapat dihadiri KPU Sulut, Boltim, Manado dengan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Eddy Gurning dan rekan.

Seperti diketahui, sidang untuk 2 perkara Pilbup Boltim dan 1 perkara Pilwako Manado ini dilaksanakan di Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.

Jadwal sidang kedua bakal digelar 9 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pengesahan alat bukti termohon KPU Boltim dan Manado. Karenanya, hari ini (30/01) tim langsung kembali ke Manado untuk menyiapkan alat bukti, diantaranya mekanisme pembukaan kotak suara sesuai prosedur Peraturan KPU.

Pembukaan kotak suara untuk pengambilan alat bukti, diketahui dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan memghhperhatikan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020. **/ (Rel)

About DeProS Red

Check Also

Justman Entjaurau ST Terpilih Kembali Ketua Ikapolimdo Periode 2022-2024

  Manado, sulutlink.com – Kegiatan Rapat Musyawarah Besar (mubes) ke IV Pemilihan Ketua Umum Periode …