web analytics

Tinangon: Agenda Raker KPU Sulut Ikut Bahas Pedoman Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU

Manado, Sulutlink.com – KPU Sulut merilis kegiatan Rapat Kerja (raker), bertempat di Aula KPU Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 25 Januari 2022, kemarin (red). Rapat dibuka Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon selaku Pembina JDIH KPU Sulut.

Rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota Tim Teknis JDIH tersebut tulis rilis, membahas Keputusan KPU terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan JDIH antara lain, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.” yang diteruskan melalui Group ElectionInfo#PersKPUSulut.” Rabu 26/01/2022.

Komisioner Tinangon, mengatakan bahwa pedoman teknis pengelolaan JDIH yang menggantikan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tersebut perlu segera untuk dipahami dan dilakukan langkah-langkah antisipasi guna penyesuaian.” tandasnya.

Karenanya, lanjut Tinangon, Tim Pengelolah JDIH dapat memberikan masukan serta memikirkan hal-hal dalam pengelolaan JDIH, mana yang perlu segera diadaptasi guna menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.” tandasnya.

Usai dibuka Tinangon, dilanjutkan dengan pembahasan internalisasi dan tindak lanjut Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 dipandu Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotijan dan Kasubag Hukum Lidya Rantung.

Beberap poin penting dalam Surat Keputusan KPU tersebut, antara lain Ruang lingkup yang meliputi Dokumen Produk Hukum JDIH KPU, Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, Standar Pengelolaan JDIH KPU, Pedoman Pengelolaan JDIH, Pedoman Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU, Monitoring Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta Pedoman Pemberian Penghargaan Pengelola JDIH KPU.

Sebagai tindak lanjut pedoman teknis tersebut, maka rapat turut dibahas kembali kriteria penilaian untuk Pemberian Penghargaan Pengelolaan JDIH KPU-KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Terbaik Tahun 2021 yang mengacu pada Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022. Juga disepakati untuk melakukan adaptasi terhadap ketentuan tersebut dengan melakukan perbaikan tata laksana (bussines process),
pengelolaan JDIH dengan membaharui SOP yang telah ada dan menyusun beberapa SOP baru.

Sumber KPU Provinsi Sulut. (Karel).

About DeProS Red

Check Also

Vonny Paat Pimpin Rapat Pansus Ranperda Pendidikan DPRD Sulut, Liputo: Kaji Lagi Kebijakan Sumbangan Sukarela Sekolah

  Januari 23.2023.admin: karel tangka Sulutlink.com – Rapat Panitia Khusus (pansus) yang dipimpin Ketua panitia …