Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
TONDANO, Sulutlink.com – Sebanyak 125 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang nanti bertugas pada pemilihan kepala daerah Minahasa 2018, dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Ketua KPU Minahasa Meidy Y.Tinangon,Ssi,MSi kamis (2/11/20170 sore bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano
Pelantikan PPK yang akan bertugas di 25 kecamatan yang ada di kabupaten Minahasa disaksikan oleh Bupati Drs.Jantje Wowiling Sajow,MSi, Unsur Forkopimda Minahasa, dan seluruh Komisioner dan Seketariat KPU Minahasa hingga Panwas Minahasa.
Pada kesempatan itu, perwakilan PPK menandatangani pakta integritas yang didalamnya terdapat poin-poin yang mengatur soal kode etik sebagai penyelenggara Pemilu serta komitmen untuk mensukseskan Pilkada Minahasa.
Meidy Tinangon usai melantik PPK Minahasa selanjutnya berpesan kepada semua PPK agar mampu bekerja maksimal dan bersikap profesional serta tetap menjaga netralitas dan integritas sebagai Penyelenggara Pemilu.
“Memang menjadi penyelenggara Pemilu artinya kita sedang ‘terpenjara’ oleh regulasi, artinya hak -hak dan kebebasan untuk turut terlibat dalam kegiatan kampanye atau menggunakan atribut parpol maupun calon sudah dibatasi sebab itu dilarang dalam regulasi Pemilu,” papar Tinangon.
Namun demikian Tinangon memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para PPK yang telah memberi diri dan turu berpartisipasi untuk membantu KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di Pilkada Minahasa.
“Tetap jaga kode etik sebagai penyelenggara dan bersama-sama mari kita wujudkan Pilkada Minahasa yang kredibel dan aman,” pesan Tinangon.
Sementara itu, Bupati Drs Jantje Wowiling Sajow dalam kesempatan memberikan sambutan mengucapkan selamat kepada 125 PPK yang akan bertugas membantu KPU Minahasa dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Tugas ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-sebaiknya. Yang paling penting tetap jaga netralitas sebagai penyelenggara, jangan sampai kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga menciptakan stigma yang buruk bagi penyelenggaraan demokorasi,” ungkapnya.
Bagi PPK yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati mengingatkan agar tetap menjaga keseimbangan dalam pekerjaan.
“Yang pegawai jangan sampai lupa melaksanakan tugas dan tanggungjawab, namun sebaliknya jangan melupakan tugas kalian juga sebagai penyelenggara Pemilu. Intinya kedua tugas itu harus jalan seimbang. Apalagi yang berstatus guru, jangan abaikan tugas sebagai pengajar,” imbau Bupati.
Acara pelantikan ini juga dirangkaikan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa dan KPU Minahasa. MoU ini berkaitan dengan permohonan bantuan hukum yang diajukan kepada Kejari Minahasa selama penyelenggaraan Pilkada.
Usai pelantikan, para PPK kemudian dibekali dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menampilkan sejumlah narasumber diantaranya Kapolres Minahasa AKBP Christ Pusung, Kajari Minahasa Saptana Setyabudi SH MH, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Jubert Nixon Purnama STh, serta para komisioner KPU Minahasa.(herdy)
