Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Manado, Sulutlink.com – Jems Tuuk mengatakan, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut yang dipimpin oleh dr. Grace Punuh ini, sejak tahun 2021 hingga di awal tahun 2022, terkesan menyisahkan masalah yang tak kunjung selesai. Menurut pendapat saya, selaku anggota Komisi IV, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di nilai sarat dengan ketidakberesan, terkesan pilih kasih sehingga dana total 160 Milyar di duga tidak maksimal peruntukannya,” tanya Tuuk yang juga Sekertaris Komisi IV di DPRD Sulut.
” Saya menilai ada kejanggalan tergambar dari rincian, realisasi dana DAK yang diperuntukan bagi SMA dan SMK,” ujar Tuuk.
Lanjut Tuuk, terdapat penumpukan dana DAK hanya di sekolah tertentu yang setahu saya tak layak di bantu, karena masih dalam kategori yang mampu, sementara di Sulut ada 453 sekolah. Dan dari jumlah ini maka yang berhak mendapat dana DAK adalah sekolah yang pembangunan fisiknya terlihat sudah tak layak.” tuturnya.
” Nyatanya salah satu sekolah SMA Fajar di Bolmong masuk terkategori layak mendapatkan bantuan dari Dana DAK, karena pembangunan sekolah ini nyata benar sudah sangat memprihatinkan, malah sekolah tersebut tidak dapat alokasi dana DAK dari pemerintah provinsi yang dikelolah dinas pendidikan,” ungkap TUUK di RDP Komisi IV dengan Dikda Sulut Selasa (18/01).
Politisi PDI-P dari daerah pemilihan (dapil) BMR ini menyatakan, saat ini saya tidak percaya lagi jika dinas pendidikan menyampaikan bahwa realisasi DAK nanti di audit oleh pihak Inspektorat provinsi.
Pantauan media, Jenis Tuuk menyatakan sikap tidak percaya kalau itu akan di audit oleh pihak inspektorat. Mengapa karena inspektorat hanya memeriksa secara administrasi saja” tanya Tuuk, sambil berharap realisasi dana DAK sesuai tupoksi yang jelas yaitu DAERAH yang mengatur, bukan pusat.
Kembali Jems Tuuk, mengkritisi
bahwa 453 sekolah mana mungkin pusat yang akan turun kesekolah – sekolah, itu tak masuk akal. Jadi sebagaimana kunjungan Komisi IV ke kementrian pendidikan beberapa waktu lalu, mendapati informasi, ternyata daerah yang bertanggung jawab! Untuk menghindari jangan sampai berurusan dengan aparat hukum, kami menyarankan, dinas pendidikan harus bertanggung jawab.” pungkas Tuuk.
Edit: Adm.2. SL. (Karel).
