web analytics

Tuuk: Mempertanyakan Bagaimana Dinas ESDM, Apa Kontribusinya Kepada Rakyat ?

Deprov, Sulutlink.com – Rapat dengar pendapat Pansus DPRD Pembahas Ranperda Pertambangan dengan Dinas-dinas terkait, alot namun tegang.

Pasalnya cukup beralasan kalau terkesan menegangkan ketika Anggota Komisui I DPRD Sulut Julius Jems Tuuk buka unek-unek mengungkap contoh konkrit seperti yang dilakukan oleh Dinas-dinas yang dianggap berpihak pada kepentingan rakyat yakni terobosan efek positif kepada rakyat diantaranya Dinas Pertanian, ‘ucap Tuuk.

Artinya menurut Tuuk dinas itu sudah berkontribusi kepada rakyat dalam bentuk peralatan penunjang yakni bantuan dalam bentuk fisik seperti traktor, skop, canngkul dan sebagainya, Dinas Sosial dalam bentuk bedah rumah, bahkan menyelesaikan permasalahan sosial. ujar Tuuk

“Contoh itu menurut Tuuk, adalah bukti nyata bahwa dinas-dinas tersebut melakukan tupoksi secara nyata kepada masyarakat.

Dirinya mempertanyakan bagaimana Dinas ESDM,  apa kontribusinya kepada masyarakat ?

“Saya menilai Dinas ESDM Sulut terkesan tidak ada kontribusi kepada rakyat kecuali stigma menyalakan rakyat yang di petik terkait penambangan emas tanpa ijin. terus bagaimana Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?,” tukas Tuuk

Menanggapi kritikan Anggota Komisi I Jems Tuuk, Kepala Dinas ESDM, B. A. Tinungki langsung mengklarifikasi, bahwa Dinas ESDM juga memberikan ikut memberkan bantuan kepada masyarakat, namun Tuuk spontan menjawab sambil mengungkap fakta di Sulut ada banyak WPR, pernah tidak, Dinas ESDM memberikan Alat-alat penunjang untuk penambang?  Tidak pernah !

Lanjut Tuuk, apalagi untuk pelatihan kepada para penambang untuk pengolahan emas,  artinya Dinas dan Kementerian ESDM sebenarnya belum memahami rakyat itu berdaulat.

Mungkin mereka kata Tuuk, SKPD terkait (Dinas ESDM) berpikir kelompok-kelompok kapitalis, pengusaha-pengusaha besar ini yang berdaulat dan tidak memperhatikan masyarakat kecil.

Dirinya memberi contoh, bahwa amanat UU nomor 4 sudah diatur bahwa pembagiannya adalah perorangan 1 hektar,  untuk kelompok 5 hektar dan koperasi 10 hektar, tapi untuk turunannya tidak diatur secara detil.

“merujuk dari situ, ngapain perda ini dibahas. Untuk itu, kami (Pansus DPRD Sulut) mengusulkan IUPK, dimana kementerian berhak menunjuk BUMN atau BUMD sebagai peserta lelang dan tidak ada saingan cuma sendiri.  

Ada Permen ESDM nomor 11 tahun 2018 pasal 28 ayat 2, minimal saham diberikan 10% khususnya untuk BUMN dan diberikan kepada BUMD provinsi dan Kabupaten. Ataupun IUP misalnya,  contoh PT. MSM dan JRBM, Pemerintah dapat apa? Tidak dapat apa-apa! kenapa kita tidak bisa tambahkan di perda untuk kontribusi tambahan, sembari mencontoh seperti AHOK buat di DKI Jakarta sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur yakni, 15%, supaya PAD kita bertambah dan tidak mengurangi hak yang diatur oleh UU karena ini bentuk penghargaan untuk kearifan lokal,” tegas Tuuk

Redaksi2Supit June 26 2019

About Skt Biro Deprov

Check Also

Akhirnya Satgassus Maleo Berhasil Tangkap Oknum JGF (60), Pelaku Curas di Money Changer Bahu Manado

  Sulutlink. com – Dilansir Humas Polda Sulut – Satgassus Maleo Polda Sulut berhasil mengamankan …