UMKM Menuju Go Sulut, Minta Rocky Wowor Fasilitasi Anggaran di APBD

ROCKY WOWOR DENGAN PEGIAT UMKM DI SULUT

Manado, Sulutlink.com Terkait Permasalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

“DPRD Sulut siap perjuangkan keluhan pelaku UMKM”  pernyataan ini dikatakan Rocky Wowor, saat menyerap aspirasi pelaku UMKM Sulut, Selasa (24/5), di kantor DPRD Sulut.

Rocky mengutarakan pelaku UMKM perlu disiapkan wadah, tidak hanya menjual secara langsung tetapi bisa juga melalui secara online,” tuturnya.

“Solusinya pelaku UMKM dan Instansi terkait khususnya Dinas Koperasi harus bersinergitas, melalui kerjasama, agar produk yang dihasilkan bisa dipasarkan secara online,” ujar Rocky yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Sulut.

“Kementerian Koperasi,  telah bekerjasama dengan toko online dan hal ini, juga sudah dihimbau ke pemerintah daerah sehingga dalam proses ke depannya, semua yang terkait dengan UMKM akan didaftar secara serentak dengan toko online,” ujar Rocky.

Jadi pemerintah pusat mendorong semua pihak, segera dan harus didaftar untuk bergabung di wadah ini,” tambahnya.

Rocky memaparkan peran toko online  dimana pemerintah tidak akan membeli langsung ke pelaku UMKM tetapi membeli produk tersebut langsung melalui toko online.

“Pemerintah nyandak mo (tidak membeli- red) secara langsung, tetapi pemerintah akan membelinya melalui toko online. Jadi, dihimbau pelaku UMKM harus daftar di toko online karena sudah terverifikasi oleh pemerintah pusat dan lebih gampang,” imbuh Rocky, legislator dari dapil Bolaang Mongondow Raya.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulut, Firasat Mokodompit saat mendampingi pelaku UMKM mengucapkan rasa terima kasih atas peran dan dukungan dari Wakil rakyat di DPRD Sulut, dalam hal ini bapak Rocky Wowor, sambil menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM di Sulut bahwa peran DPRD sangat membantu dan mendorong pegiat UMKM di sulut karena sering kali berhadapan dengan proses perijinan yang cukup sulit,” kata Mokodompit

“Proses pengurusan perijinan dimulai dari BPOM harus dibayar, dapat sertifikat halal harus dibayar, Haki di Kementerian Hukum dan HAM musti dibayar. Ini yang menjadi kendala dari pelaku UMKM,” ungkap Mokodompit.

Jadi tanpa dukungan DPRD Sulut hal ini bisa jadi kendala. Berharap agar supaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi bisa mendapatkan dana tambahan melalui APBD Perubahan sehingga dapat memacu pembinaan dan naik kelas sebagai pelaku UMKM  akan terwujud,” harapnya.

“Masalah selajutnya, packaging yang di kemasan menjadi problem karena yang ada di UMKM itu seperti biasa bentuk packaging yang sesuai standar, agar bisa naik kelas menuju  Go Sulut, bentuk packaging harus bagus,” ujarnya.

Mokoginta merinci terkait proses pembuatan packaging dinilai cukup mahal sehingga pelaku UMKM harus menaikan harga barang untuk menutupi biaya pembuatan packaging.

“sudah dilakukan  pendekatan dengan Dinas Koperasi Sulut, karena ada dana DAK yang dimungkinkan untuk membangun rumah besar packaging. Kalau itu terwujud tahun depan,  sehingga kami pelaku UMKM difasilitasi  melalui bapak  Rocky mendorong kepada Dinas Koperasi dan Disperindag untuk rencana ini,” pungkas Mokodompit. (*/red.2.kst)

You must be logged in to post a comment Login