Untuk Kepentingan Investasi Pemerintah Revisi DNI

Jakarta, Sulutlink.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama sejumlah Menteri dan Kepala Badan rapat koordinasi (rakor) membahas daftar negatif investasi (DNI).

Rakor dilaksanakan berkaitan keinginan pemerintah yang merencanakan membebaskan beberapa sektor usaha dari DNI.

Hadir dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution yaitu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang didampingi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Oke Nurwan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Thomas Lembong usai kegiatan rakor kepada awak media mengatakan, demi meningkatkan investasi maka Pemerintah berencana membuka DNI dengan cara memberikan insentif atau kemudahan berusaha di Indonesia.

“Insentif yang bisa kita pertajam atau perluas seperti tax holiday, terus bagaimana kita bisa memudahkan investasi, ya kan dengan relaksasi-relaksasi termasuk di daftar negatif investasi,” ucapnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Jumat (9/11/2018).

Menurutnya, Pemerintah dengan membuka sektor usaha dari list DNI, maka diharapkan akan memperbanyak masuknya investasi di Indonesia agar modal asing dapat mengalir ke dalam negeri dan dapat meningkatkan devisa Indonesia.

Pasalnya, devisa diperlukan untuk menstabilkan rupiah dan walaupun sekarang ini rupiah cenderung menguat terhadap nilai dolar Amerika Serikat, namun Indonesia tetap perlu mengantisipasi kemungkinan ke depan.

“Meskipun dolar sempat reda ya, kita kan harus waspada dan terus progresif karena pasti suatu saat akan kembali, tekanan itu pada rupiah akan kembali, jadi sekarang kita mesti mulai siap siap,”ucap Nasution.(JoTam)