Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Januari 23.2023.admin: karel tangka
Sulutlink.com – Rapat Panitia Khusus (pansus) yang dipimpin Ketua panitia Vonny Jane Paat, mendapat tanggapan Wakil Ketua Pansus H. Amir Liputo mengatakan ada beberapa catatan penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan DPRD Sulut terkait kebijakan Sumbangan Sukarela Sekolah (S3) terungkap sering menimbulkan persoalan bagi orang tua siswa selama ini.
Kata Liputo saat pembahasan Ranperda Pendidikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut Senin (23/1) yang dipimpin Ketua Pansus yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Grace Punuh bersama jajaran, Kepala Biro Hukum Flora Krisen, Tim ahli dan Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga.
” Persolan terkait kebijakan yang merupakan keputusan komite di masing – masing sekolah masih menjadi polemik apalagi ada pihak sekolah yang mewajibkan siswa harus membayar rutin sumbangan sukarela tersebut setiap bulan.” ujar Liputo.
Kami mohon dasar hukum komite ini apa, dan keputusannya di sekolah bagaimana itu. Sebab kadang – kadang kami (DPRD) turun ke lapangan berbenturan selalu dengan masyarakat yang mengeluh tidak mampu bayar, disisi lain itu keputusan komite, ini kelihatannya komite lebih berkuasa dari Sekolah,” imbuh Liputo.
Liputo menyebut, secara kelembagaan, DPRD tidak mempermasalahkan kebijakan komite soal sumbangan sukarela yang berlaku di semua sekolah. Hanya saja kata Liputo ada pihak sekolah yang mewajibkan siswanya membayar rutin setiap bulan dengan sistim mengikat padahal itu berbentuk sukarela.
” Namanya sumbangan kalau pada saat dia tidak mampu jangan dipaksa, ini persoalan yang selalu kami temui di lapangan supaya jelas nanti dalam pembahasan Ranperda. Dan jangan jadi buah simalakama bagi kami DPRD, ini harus kita bicarakan supaya jelas supaya ke depan komite tidak lagi menjadi momok bagi kebanyakan orang tua siswa.” pungkas Liputo.
