web analytics

Wagub Kandouw Bawa Sejumlah Pejabat Sulut di Rakorwasdanas SOLO

Pemprov, Sulutlink.com -Dalam rangka penguatan dan peningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan di Sulut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (sulut) Steven O.E. Kandouw bawa sejumlah pejabat Kabupaten / Kota, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2019.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden, dan Gubernur kepada pejabat di jajaran pemerintahan Kabupaten dan Kota guna memperdalam pemahaman terkait pengawasan secara kuantitas dan berkualitas.

Kegiatan digagas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Grand Ballroom The Sunan Hotel, Kota Solo.

Tema rakor “Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi’

Selain dihadiri Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak, sementara dari daerah, Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong, Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Inspektur Sulut Praseno Hadi, Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek, Sekretaris Inspektorat Sulut Zainudin Hilimi dan Kabag Humas Christian Iroth.

Mendagri Tjahjo Kumolo lewat sambutan tertulis dibacakan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, efektifitas pengawasan pemerintahan sangat diperlukan saat ini.

“karena semangat dan efektiftas pengawasan. itu baru dapat terwujud apabila pemerintah pusat dan pemda saling bersinergi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, eflsien, gesit, lincah, dan cekatan.”tambahnya

“Pemerintah pusat dan pemda perlu memiliki tujuan, langkah, dan optimisme yang sama dalam menghadapi semua tantangan saat ini.

Sekjen Kemendagri menilai, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM APIP secara nasional menjadi satu diantara sejumlah tantangan yang dihadapi.

Berdasar data hasil pemetaan Irjen Kementerian Dalam Negeri, kebutuhan SDM APIP baru terisi 12.904 dari total 32.337 jabatan.

“Padahal, salah satu syarat untuk menjadikan organsisasi yang efektif, harus memiliki SDM yang efektif sebagai fondasi utama,” tandasnya.

Sebelumnya, Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak menjelaskan rapat koordinasi ini merupakan ide dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Yang dapat diharapkan sinkronnya untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional,” katanya.

Menurut Simanjuntak, tema Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi ini adalah sesuai dengan tema pembangunan Presiden Joko Widodo untuk lima tahun ke depan.

“Tema ini sesuai dengan pembangunan Bapak presiden terpilih 5 tahun ke depan dalam merumuskan upaya pembangunan manusia Indonesia.

“Dari tema ini juga bisa mengisyaratkan bahwa upaya mencegah korupsi masih menjadi fokus pengawasan yang harus dikawal oleh APIP, baik pusat maupun di daerah,” ujar Tumpak.

Dalam Rakorwasdanas ini ada tiga agenda besar, yakni sosialisasi kegiatan perencanaan pengawasan data 2020 atau kebijakan pengawasan tahun 2020, pemutakhiran data bagi hasil pengawasan pemda dan ketiga FPD evaluasi capaian tranas dan korupsi 2019.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw mengapresiasi pelaksanaan Rakorwasdanas.

“kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Sulut.

“Kegiatan ini penting dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Sulawesi Utara,” tutup Kandouw.

redaksi2Supit September 26 2019

About Skt Biro Deprov

Check Also

Ini Agenda Pertama Kunjungan Kerja RI 1 di kota Manado, Masyarakat Antusias Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

  Januari 19.23.rilis.humas/BPMI Setpress   Sulutlink.com – Agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi mulai dilakukan di …