Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Manado, Sulutlink.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw selaku perwakilan Pemprov Sulut merespon positif kegiatan sosialisasi pencanangan Kota Bebas Pungli di Sulut.
Kegiatan Sosialisasi Menuju Wilayah Kota Bebas dari Pungli di Era Pandemi Covid-19 itu diadakan Ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, Kamis (10/06/2021).
“Kiranya rangkaian kegiatan saber pungli ini akan mengoptimalkan pemberantasan pungli ke depan. Sehingga penyelengaraan Administrasi serta pelayanan Publik dapat senantiasa mampu menunjukkan ke arah semakin efektif dan efisien,” kata Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw juga menambahkan sasaran dari kegiatan ini untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas, juga meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berdaya saing.
“Untuk konsisten meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, dalam pembangunan 2021-2026 disematkan Misi Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah yang di dalamnya termuat strategi peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pemberantasan pungli,” jelas Wagub Kandouw.
Pada kesempatan yang sama Ketua Saber Pungli Pusat Komjen. PoL. Drs. Agung Budi Maryoto, M,Si mengatakan bulan lalu pihaknya telah melaksanakan kegiatan yang sama di Provinsi Aceh, dan direncanakan minggu depan di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Provinsi Kepri dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.
“Presiden telah menetapkan 5 program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakan 5 tahun mendatang yang pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyedehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” kata Komjen Agung Budi Maryoto.
“Bapak Presiden juga menjelaskan bahwa mainset birokrasi harus dirubah sehingga kecepatan melayani, kecepatan memberikan ijin menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi,” lanjutnya.
Agung juga sampaikan bahwa pada pertemuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Watimpres, salah satu hasil perdebatan tersebut membahas tentang daerah yang menghambat UMKM dan masih praktek pungli pada pelayanan publik.
“Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli dan UPP Daerah Kabupaten/Kota dapat memperdayakan perannya untuk mengatasi permasalahan tersebut,” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pencanangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sulut bebas pungli, kemudian dilakukan pemberian plakat. (sulut.prov)
(edit:ryn)
