Sulutlink.com – Rapat pembahasan APBD 2023 dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen,SpB KBD bertempat di ruang Rapat Paripurna, Kamis 3/11/2022.
Disesi mendengarkan tanggapan terkait Rasionalisasi di APBD 2023 personil BANGGAR DPRD Sulut Hendry Walukouw, SE menyentil berbagai progres yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (pemprov) terkait, dimana hampir semua Anggota Banggar DPRD Sulut masih saling minta klarifikasi TAPD provinsi Sulut soal rasionalisasi (pemangkasan) anggaran disetiap OPD.
Walukouw, mengutarakan bahwa ada beberapa program pro rakyat, dananya yang dirasionalisasi. Ia mencontoh di tahun ini ada rasionalisasi, dan melalui pengamatan Walukouw, ternyata hasil skema rancangan untuk tahun depan beberapa OPD yang dananya hampir sama dengan yang dirasionalisasi tahun ini.” ujar Walukouw.
“ Perlu mendapat penjelasan TAPD, itu perlu pendalaman dan kejelasan. Jangan sampai ada beberapa program yang pro menyentuh kebutuhan masyarakat akhirnya dipangkas. Contoh lain di PMD provinsi ada bantuan pada kelompok dan UKM sebesar Rp 400 juta, pada tahun ini dipangkas, di Biro Hukum bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang perda-nya sudah setahun disosialisasikan tapi dananya sangat minim, bagaimana ini TAPD,” tanya, Walukouw yang vokal memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulut.
“Dikhawatirkan tahun depan ketika kami sosialisasi peraturan perda (Sosper), dananya tak tertata. Ini sudah perda tapi dana tak disiapkan,” imbuh Walukouw.
Walukouw menekankan, justru dana yang pro kepentingan rakyat tapi dipangkas. Jadi, saya lebih setuju jika ada usulan biaya makan minum (ma-mi) saja yang dipangkas,” pungkas, Politisi Partai Demokrat. (adm.2 Karel).